TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan naiknya harga Minyakita yang kini mencapai Rp16.000-Rp 17.000. Padahal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek dagang milik Kemendag itu adalah Rp 14.000.
"Jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Ini PR (Pekerjaan Rumah), untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendag dan Mendag juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan kita bisa diselesaikan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seperti dikutip dari laman DPR, Senin 13 Februari 2023.
Andre menambahkan, permasalahan minyak goreng harus dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebab, jika tidak, permasalahan ini akan menjadi bola salju dan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April 2023 mendatang.
"Kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi ‘guliran bola salju’ karena kita akan masuk di Ramadhan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Nah untuk itu kita (Komisi VI) akan panggil Menteri Perdagangan," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Diketahui, Kemendag menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dimana isinya diantaranya adalah dilarangnya Minyakita dijual dengan sistem bundling, kemudian pembelian Minyakita juga dibatasi sebanyak 2 liter per orang per hari. Sementara pembelian minyak goreng curah dibatasi sebanyak 10 liter per orang per hari.
Diberitakan Tempo, Zulhas mengungkapkan penyebab kelangkaan Minyakita. "Nah, sekarang repotnya itu (Minyakita) kan harusnya terbatas. Sekarang karena Minyakita-nya bagus, packingnya bagus, (konsumen minyak goreng) premium pindah," kata Zulhas pada Jumat, 10 Februari 2023.
Zulhas lalu membeberkan cara pemerintah agar tak lagi terjadi kelangkaan Minyakita. "Jualan online kita stop, grosir stop, sekarang kita fokus ke pasar tradisional. Cari Minyakita itu di pasar karena itu kan untuk masyarakat yang ke bawah, yang lain premium, dong."
Ia juga membatasi pembelian Minyakita. Nantinya setiap orang dibatasi membeli 2 liter Minyakita. Jika kebijakan itu disahkan, otomatis membatalkan wacana penggunaan kartu tanda penduduk atau KTP untuk membeli Minyakita.
Selanjutnya: Adapun temuan penimbunan Minyakita ...
